Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintahan Prabowo Subianto—Gibran Rakabuming Raka dinilai harus melakukan perubahan kebijakan fiskal guna mengejar pertumbuhan ekonomi.
Hal itu disampaikan Ekonom Senior Core Indonesia Hendri Saparini seusai acara Seminar Nasional bertajuk ‘Urgensi Industrialisasi Untuk Mencapai Pertumbuhan 8%’ di Jakarta, Rabu (16/10/2024).
“Menurut saya, seharusnya pendekatan di dalam memanfaatkan kebijakan fiskal harus diubah,” kata Hendri.
Menurutnya, selama ini Indonesia belum memanfaatkan instrumen kebijakan pendapatan maupun belanja yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Misalnya saja, kata dia, paket sembako yang semestinya terdesentralisasi dan diisi dengan produk lokal. Menurutnya, ini akan memacu roda perekonomian Indonesia.
“Dananya segitu, tidak perlu ada dana dukungan untuk mendukung UMKM, tidak usah, UMKM cukup dikasih market, nanti mereka akan terlatih, maka akan ada seleksi untuk dia bisa menjadi pengusaha,” tuturnya.
Begitu pula dengan sistem penerimaan sembako. Menurutnya, langkah pemerintah menjaga APBN sangat kontraproduktif terhadap sektor riil. “Jadi belum memainkan kebijakan fiskal seperti pajak yang dibayar pemerintah, tetapi kan tidak targeted, ini ditanggung pemerintah tetapi tidak menggerakan ekonomi,” ungkapnya.
Baca Juga
Untuk itu, pemerintah perlu mendorong industri, termasuk industri manufaktur. Sebab, jelas Hendri, industri manufaktur merupakan penggerak dari industri lain.
Hendri menjelaskan bahwa sektor yang mampu mendorong pertumbuhan tinggi berkualitas adalah manufaktur. Namun, Indonesia justru mengalami de-industrialisasi dini (premature de-industrialization).
Berdasarkan pengalaman negara-negara maju, selama periode demographic bonus, sumbangan sektor manufaktur terhadap PDB sekitar 30–40%. Sedangkan di Indonesia, sumbangan sektor ini terhadap PDB sekitar 32% pada 2002, dan angkanya terus turun hingga saat ini hanya sekitar 18% PDB.
Imbasnya, terjadi kesulitan penciptaan lapangan kerja, nilai tambah, pendapatan per kapita, dan menjadikan ketergantungan industri pada bahan baku dan barang penolong impor. Serta, jumlah pengangguran muda yang semakin banyak dan kesenjangan pendapatan akan semakin lebar.
Seperti diketahui, Presiden terpilih Prabowo Subianto berencana menambah jumlah wakil menteri keuangan dari sebelumnya dua orang menjadi tiga orang. Setelah pada pertengahan Juli lalu terdapat tambahan menjadi dua orang oleh sang Keponakan, Thomas Djiwandono, kini muncul Anggito Abimanyu sebagai wamenkeu tambahan.
Adapun, Menteri Keuangan Sri Mulyani dipastikan akan bergabung di kabinet Prabowo—Gibran, dengan jabatan yang sama.
